Articles — Page 2
Penerimaan pajak masih didominasi PPh Non-Migas yang rawan. Tantangan besar datang dari ekonomi informal dan geopolitik, sementara peluang muncul dari perkembangan ekonomi digital dan Pajak Minimum Global.
Read
Pada PMK 50/2025, pemajakan terhadap transaksi aset kripto diperlakukan serupa dengan pemajakan terhadap penjualan saham perusahaan publik.
Read
Coretax DJP merupakan sistem perpajakan digital terpadu yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi, kepatuhan, dan penerimaan pajak melalui teknologi modern dan integrasi menyeluruh.
Read
PMK 37/2025 menunjuk marketplace sebagai pemungut PPh 22 atas transaksi pedagang online, dengan tarif 0,5%. Aturan ini membuat model kepatuhan pajak digital jadi lebih terpusat, real-time, dan berbasis platform.
Read
Threshold PKP sebesar Rp4,8 miliar dinilai tak lagi selaras dengan kondisi terkini. Peninjauan ulang berbasis riset dan dukungan sistem Coretax dapat meningkatkan keadilan dan efektivitas pajak.
Read
Jumlah pelaporan SPT Tahunan 2025 mengalami penurunan, terutama dari Wajib Pajak Orang Pribadi. Penyebabnya antara lain kondisi ekonomi, kendala teknis, perpanjangan waktu, dan potensi penghindaran pajak. Penurunan ini berdampak pada penerimaan dan stabilitas fiskal negara.
Read
Coretax hadir sebagai inovasi digital pajak, namun aksesnya belum merata. Wilayah 3T dan kelompok rentan menghadapi kendala infrastruktur dan literasi. Sinergi pentahelix diperlukan agar reformasi perpajakan inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Read
Rasio pajak Indonesia terus ditingkatkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Beragam upaya dilakukan, termasuk perluasan basis pajak, penyesuaian kebijakan, serta pembaruan sistem administrasi. Kolaborasi semua pihak menjadi kunci keberhasilan.
Read
Sektor manufaktur menyerap bahan baku dari pemasok lokal, yang dikenai PPh 22 (0,25%) atau PPh Final PP 55 (0,5%). PPh 22 butuh pembukuan dan bisa dikreditkan, sedangkan PPh Final cukup dicatat dan tak perlu dilaporkan lagi jika sudah dipotong oleh pabrikan.
Read