In-depth analysis and independent research on taxation, state finance, and Indonesia's fiscal policy.
Articles — Page 2
Jumlah pelaporan SPT Tahunan 2025 mengalami penurunan, terutama dari Wajib Pajak Orang Pribadi. Penyebabnya antara lain kondisi ekonomi, kendala teknis, perpanjangan waktu, dan potensi penghindaran pajak. Penurunan ini berdampak pada penerimaan dan stabilitas fiskal negara.
Read
Coretax hadir sebagai inovasi digital pajak, namun aksesnya belum merata. Wilayah 3T dan kelompok rentan menghadapi kendala infrastruktur dan literasi. Sinergi pentahelix diperlukan agar reformasi perpajakan inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Read
Rasio pajak Indonesia terus ditingkatkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Beragam upaya dilakukan, termasuk perluasan basis pajak, penyesuaian kebijakan, serta pembaruan sistem administrasi. Kolaborasi semua pihak menjadi kunci keberhasilan.
Read
Sektor manufaktur menyerap bahan baku dari pemasok lokal, yang dikenai PPh 22 (0,25%) atau PPh Final PP 55 (0,5%). PPh 22 butuh pembukuan dan bisa dikreditkan, sedangkan PPh Final cukup dicatat dan tak perlu dilaporkan lagi jika sudah dipotong oleh pabrikan.
Read
PMK No. 164/2023 mengatur PPh Final sebesar 0,5 persen bagi UMKM dengan omzet maksimal 4,8 miliar rupiah per tahun dan pembebasan pajak untuk omzet sampai 500 juta rupiah. Aturan ini bertujuan untuk menyederhanakan administrasi dan mendukung usaha kecil.
Read
Jakarta ajak warga hemat energi lewat pemadaman lampu di Lebaran Betawi 2025. Ini sejalan dengan upaya pemerintah mendorong pajak karbon dan insentif kendaraan listrik untuk kurangi emisi, capai net zero emission 2060, dan wujudkan masa depan hijau berkelanjutan.
Read
Industri e-sport di Indonesia berkembang pesat, dengan pemain profesional memperoleh penghasilan dari gaji, hadiah, dan endorsement. Penghasilan tersebut dikenakan pajak sesuai PPh Pasal 21 dan 23. Pemotongan pajak dilakukan oleh tim atau penyelenggara kompetisi, dan dilaporkan dalam SPT Tahunan oleh pemain.
Read
Yupi, permen jelly kenyal, melantai di bursa saham pada Maret 2025 dengan target dana Rp2,13 triliun. Pemerintah memberikan insentif pajak bagi perusahaan IPO, seperti pengurangan tarif PPh Badan dan dividen bebas pajak. Ini mendukung pertumbuhan pasar modal dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.
Read