PPh Final UMKM Tidak Dihapus, Tetapi Diarahkan Lebih Tepat Sasaran

Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM dengan tarif 0,5 persen selama ini menjadi salah satu fasilitas perpajakan yang paling banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha kecil. Selain tarifnya yang relatif rendah, mekanisme penghitungannya juga sederhana karena didasarkan pada omzet tanpa perlu menghitung laba bersih. Tidak mengherankan jika setiap perubahan aturan terkait fasilitas ini selalu menjadi perhatian pelaku usaha.

Perhatian tersebut kembali muncul setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 sebagai perubahan atas PP Nomor 55 Tahun 2022. Tidak sedikit pelaku usaha yang langsung bertanya apakah fasilitas PPh Final UMKM masih dapat digunakan. Bahkan, muncul anggapan bahwa pemerintah mulai menghapus fasilitas tersebut bagi badan usaha tertentu.

Jika hanya melihat sebagian ketentuannya, anggapan tersebut mungkin terdengar masuk akal. Namun, apabila dicermati secara menyeluruh, PP 20 Tahun 2026 sebenarnya tidak menghapus fasilitas PPh Final UMKM. Sebaliknya, pemerintah tetap mempertahankan fasilitas tersebut, tetapi dengan sasaran yang lebih jelas dan ketentuan yang lebih terarah.

Salah satu perubahan yang paling menonjol adalah mengenai kelompok wajib pajak yang dapat menggunakan tarif PPh Final 0,5 persen. Dalam aturan baru, fasilitas ini diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi, Perseroan Perorangan, dan Koperasi yang memiliki peredaran bruto tertentu. Pada saat yang sama, pemerintah juga memperjelas berbagai kondisi yang menyebabkan wajib pajak tidak dapat menggunakan fasilitas tersebut.

Perubahan ini kemudian memunculkan kesan bahwa badan usaha seperti CV, firma, atau PT tidak lagi dapat memanfaatkan PPh Final UMKM. Padahal, kenyataannya tidak sesederhana itu. PP 20 Tahun 2026 memuat ketentuan peralihan yang memberikan perlindungan bagi wajib pajak yang telah lebih dahulu menggunakan fasilitas berdasarkan aturan sebelumnya. Artinya, CV, firma, PT tertentu, maupun BUMDes yang masih memiliki sisa masa penggunaan PPh Final UMKM berdasarkan PP 55 Tahun 2022 tetap dapat menggunakan fasilitas tersebut sampai jangka waktu yang tersisa berakhir, sepanjang masih memenuhi persyaratan yang berlaku. Dengan demikian, pemerintah tidak mencabut fasilitas secara mendadak, melainkan memberikan masa transisi yang cukup bagi wajib pajak yang terdampak.

Di sisi lain, pemerintah juga memberikan relaksasi yang cukup besar kepada kelompok wajib pajak tertentu. Sebelum PP 20 Tahun 2026 diterbitkan, penggunaan PPh Final UMKM dibatasi oleh jangka waktu tertentu. Setelah jangka waktu tersebut berakhir, wajib pajak harus beralih ke mekanisme perpajakan umum. Ketentuan ini kini berubah bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Perseroan Perorangan yang memenuhi syarat. Mereka tidak lagi dibatasi oleh jangka waktu penggunaan fasilitas sebagaimana yang berlaku sebelumnya.

Bagi pelaku usaha kecil, perubahan ini tentu menjadi kabar baik. Banyak pelaku usaha mikro yang selama ini menghadapi tantangan dalam menyelenggarakan pembukuan secara penuh. Dengan dihapuskannya batas waktu penggunaan PPh Final UMKM bagi kelompok tertentu, mereka memperoleh kepastian bahwa fasilitas yang sederhana tersebut masih dapat digunakan selama syarat-syarat yang ditentukan tetap terpenuhi.

Namun, relaksasi tersebut tidak diberikan tanpa syarat. Bersamaan dengan pemberian kemudahan, pemerintah juga melakukan sejumlah pengetatan untuk memastikan fasilitas benar-benar dimanfaatkan oleh pihak yang menjadi sasaran kebijakan. Salah satunya adalah pengecualian terhadap penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.

Melalui PP 20 Tahun 2026, pemerintah secara tegas menyatakan bahwa penghasilan dari pekerjaan bebas tidak termasuk dalam penghasilan usaha yang dapat dikenai PPh Final UMKM. Ketentuan ini mencakup berbagai profesi seperti pengacara, akuntan, dokter, notaris, konsultan, arsitek, aktuaris, hingga profesi digital seperti influencer, selebgram, blogger, vlogger, dan profesi sejenis lainnya. Dengan demikian, tidak semua wajib pajak yang memiliki omzet di bawah Rp4,8 miliar dapat otomatis menggunakan tarif final 0,5 persen.

Selain itu, pemerintah juga memperkenalkan ketentuan yang ditujukan untuk mencegah praktik pemecahan usaha. Selama ini terdapat kemungkinan suatu usaha dibagi ke dalam beberapa entitas agar masing-masing tetap berada di bawah batas omzet yang diperkenankan menggunakan fasilitas PPh Final UMKM. Dalam aturan baru, pemerintah mengatur bahwa dalam kondisi tertentu omzet Wajib Pajak Orang Pribadi harus digabung dengan omzet Perseroan Perorangan yang dimilikinya untuk menentukan apakah batas peredaran bruto Rp4,8 miliar masih terpenuhi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemerintah mulai memberi perhatian lebih besar terhadap substansi kegiatan usaha dibanding sekadar bentuk hukumnya.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah mulai membedakan secara lebih tegas antara pelaku usaha kecil yang menjadi sasaran fasilitas PPh Final UMKM dan pihak-pihak yang dinilai sudah tidak sesuai dengan tujuan pemberian insentif tersebut. Jika sebelumnya perhatian utama lebih banyak tertuju pada batas omzet Rp4,8 miliar, kini pemerintah juga memperhatikan bentuk usaha, jenis kegiatan usaha, serta hubungan kepemilikan yang dapat memengaruhi hak penggunaan fasilitas.

Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang benar-benar menjalankan usaha skala mikro dan kecil, perubahan ini dapat menjadi kabar baik karena mereka tidak lagi dibatasi oleh jangka waktu penggunaan tarif final 0,5 persen. Sebaliknya, wajib pajak yang menjalankan profesi bebas atau memanfaatkan struktur usaha tertentu untuk tetap berada dalam skema UMKM perlu mencermati kembali posisinya. Dengan berlakunya PP 20 Tahun 2026, pertanyaan yang relevan bukan lagi sekadar apakah omzet masih di bawah Rp4,8 miliar, melainkan apakah kegiatan usaha yang dijalankan memang termasuk kelompok yang berhak menggunakan fasilitas tersebut.

Pada akhirnya, PP 20 Tahun 2026 tidak menghapus fasilitas PPh Final UMKM sebagaimana yang sempat dikhawatirkan sebagian pelaku usaha. Aturan ini justru mempertahankan fasilitas tersebut bagi kelompok yang dianggap paling membutuhkan kesederhanaan administrasi perpajakan, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Perseroan Perorangan tertentu. Namun, di saat yang sama, pemerintah juga memperjelas batasan-batasan yang selama ini menimbulkan perbedaan penafsiran. Karena itu, memahami siapa yang berhak menggunakan fasilitas kini menjadi sama pentingnya dengan memahami besarnya tarif yang dikenakan.