Kajian dan Penelitian

Oleh : Asya Annisa Silkapianis dan Yustica Berlin Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan program prioritas nasional yang ditetapkan dalam UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU 3/2022). Dalam UU 3/2022 dijelaskan bahwa salah satu alasan pemindahan Ibu Kota Negara yang semula di Jakarta menjadi ke IKN adalah tingginya ketimpangan antara perekonomian di […]

Oleh : Abdullah Aziz Alaika dan Nur Rahmawati Belakangan ini, seruan untuk memboikot pembayaran dan pelaporan pajak sedang memanas. Hal tersebut disebabkan lantaran adanya permasalahan terkait perilaku hedonisme yang ditunjukkan oleh keluarga seorang Aparatur Sipil Negara (ASN). Banyak dugaan muncul mengenai asal-usul kepemilikan harta tersebut yang tidak dapat didukung dengan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara

Oleh: Salsabila Zera Pharresia dan Alda Fredlina Baru-baru ini sosial media ramai dikarenakan unggahan netizen mengenai pelaporan karakter genshin impact pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Ramainya postingan tersebut menandakan telah masuknya periode pelaporan SPT untuk tahun pajak 2022. Setiap pergantian tahun biasanya akan dirayakan dengan kembang api serta perayaan meriah lainnya. Namun, pergantian tahun juga

Oleh: I Putu Hendy Bimantara Dinata, dan Prisceilla Bungaswara Perkembangan dunia ekonomi dan bisnis pada masa kini membuka peluang yang sangat besar bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi terhadap bisnisnya. Perluasan bisnis yang dilakukan tentunya menyebabkan pertambahan pajak yang harus disetorkan kepada pemerintah. Macam pajak yang diberikan perlu diperhatikan sehingga pengusaha dan masyarakat mengetahui pemungutan seperti

Oleh: Asya Annisa Silkapianis, dan Yunita Dian Puspita Sari Dalam rangka mendukung Program Nasional Satu Data Indonesia dan sebagai wujud implementasi reformasi pajak untuk layanan pajak yang menyeluruh, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerapkan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Orang Pribadi Penduduk. Pengaturan ini diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Oleh : Sonya Isabella dan Nabilla Luthfiana Putri Beberapa waktu lalu, media sosial dihebohkan dengan pemberitaan gaji 5 juta dikenai pajak sebesar 5%. ‘Judul’ berita yang keliru mengakibatkan timbulnya salah tafsir di benak masyarakat. Pada tahun 2021, pemerintah bersama DPR telah mengesahkan UU No 7 Tahun 2021 atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan

Oleh: Abdullah Aziz Alaika, dan Aulia Afifa Tercatat pada tanggal 12 Desember 2022, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak